jump to navigation

ABINIH DUWE’ (POLIGINI) September 26, 2009

Posted by ppraudlatulmubtadiin in ARTIKEL.
trackback

POLIGINI

Untitled-1 copyA. Pengertian, Sejarah Dan Hukum Poligini

Poligini adalah terjemahan dari Ta’adduduz- Zaujaat (berbilang isteri). Terdapat beberapa istilah dalam bahasa Indonesia untuk perkawinan lebih dari seorang, yaitu sebagai berikut ;

  1. Poliandri : Sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang.
  2. Poligami : Sistem yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya.
  3. Poligini : Sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa orang wanita sebagai isterinya.[1]

Aturan Poligini bukan aturan yang baru yang diciptakan oleh islam yang dibawa oleh Muhammad saw, tetapi telah ada jauh jauh setbelum Al-qur’an menerangkannya dan telah diperaktikkan oleh ummat diseluruh masa dan zaman. Bukti konkritnya adalah para nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad yang diberikan isteri lebih dari satu.[2]

Tentang hukum Poligini al-qur’an telah menyebutkan dalam surat an-nisa’ ayat 3 sebagai berikut;

فانكحواماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الاتعدلوافواحدة

“Maka kawinilah wanita – wanitayang kamu senangi ; dua,tiga,dan empa. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja”[3]

Dalam ayat diatas sudah jelas bahwa poligini diperbolehkan dalam islam namun al-qur’an juga tidak memerintahkan apalagi mewajibkan poligni dan tidak memeberikan kesempatan yang longgar untuk kaum muslimin untuk beristri lebih dari satu orang.karena dalam poligini terdapat beberapa peroblema yang tidak bisa dihindari.

B. Faktor-Faktor seorang laki-laki berpoligami

Diantara alasan seorang suami berpoligini adalah sebagai berikut ;

  • Istri tidak dapat melahirkan keturunan sementar sang suami sangat menghendakinya.
  • Banyak wanita yang tidak menikiah karena jumlah wanita lebih banyak dari pada jumlah pria.
  • Wanita (janda)yang ditinggal wafat suaminya perlu sekali mendapatkan pertolongan, baik untuk dirinya maupun untuk untuk anak-anaknya yang menjadi yatim dan tidak dapat di tempuh dengan jalan lain kecuali dengan menikahinya.
  • Istri yang sudah di ceraikan perlu (ingin) rujuk kembali menikah padahal suaminya telah menikah dengan wanita lain.
  • Seorang yang sudah beristri jatuh cinta kepada wanita lain yang tidak dapat dihindarinya serta kalau tidak dinikahi maka dia akan terjun pada perbuatan zinz.
  • Sebab-sebab lain yang menurut pertimbangan yang masak bahwa poligini merupakan satu-satunya jalan yang halal dan dapat ditempuh.[4]

C. Syarat-Syarat Poligini

1. Dapat berlaku adil

Dalam hal ini perlu diperhatikan firman Allah : “Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja”

2. Mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya, dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya)

Abdullah Bin ‘Umar berkata bahwa Rasulullah saw bersabda ,

كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (رواه ابو داود)

“Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya” (HR.abu Dawud)

3. Mampu memelihara istri-istrinya dan anak-anaknya dengan baik (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya)

Allah Berfirman , “hai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malikat-malaikat  yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah swt terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintakan” (at-Tahrim : 6)[5]

Sedangkan mengenai syarat izin istri pertama untuk suami yang akan menikah lagi dengan istri kedua dan seterusnya tidak ditetapkan secara tersurat di dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Artinya, kalau seorang suami menikah lagi dengan wanita yang kedua dan seterusnya tanpa diketahui dan tanpa izin istri pertama, secara islam nikahnya tetap sah, tetapi tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Negara RI.

Dalam kaitan ini perlu diketahui peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 59 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut,       

1)      Izin Beristri lebih dari satu (izin poligini)

Kedalam pokok masalah ini sudah tercakup rangkaian persoalan hukum menyangkut :

a. Penilaian sah atau tidak “alas an” poligini yang diatur dalam pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 :

– Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga .

– Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

– istri mandul (tak dapat memelihara anak).

b. Mencakup penilaian “syarat” poiligini (pasal 5)

–   Adanya persetujuan istri.

–   Adanya kepastian kemampuan suami menjamin keperluan istri-istri dan

anak-anak.

–   Adanya jaminan suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak

c. Termasuk pemberian izin poligini tidak memerlukan syarat “persetujuan” bila istri dalam keadaan :

– Istri tidak mungkin dimintai persetujuan karena (sakit jiwa) atau.

– karena tidak ada kabar dari istri paling tidak dua tahun berturut-turut.

– atau karena ada sebab lain yang menurut penilaian hakim.

d. Termasuk permasalahan yang menyangkut batas maksimum istri dalam waktu yang bersamaan (tidak boleh lebih dari empat istri)

e. Juga mencakup tata cara pengajuan permohonan izin ke pengadialan agama seperti yang dianjurkan dalam Bab VIII PP No.9 Tahun 1975.[6]

D. Batas Maksiamal Poligini

Dalam surat  An-nisa’ ayat 3 telah dijelaskan juga tentang batas maksimal poligini yang berbunyi “ dua,tiga,dan empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja” Dan juga telah disebutkan dalam UU Negara seperti yang disebutkan diatas pada poin “D”.

E. Beberapa Problem yang Ditimbulkan Oleh Poligini

1. Bertambahnya Tanggung jawab di atas pundak suami

2. Menambah beban dan kesulitan di atas pundak suami

3. Suami harus berhati-hati dan sadar untuk berbuat adil diantara semua istri.[7]

F. Adab-Adab Yang Berhubungan Dengan Poligini

  1. Setelah usai perkawinan, berdiam di rumah istri baru yang gadis selama seminggu dan janda selama tiga hari.
  2. Bagus kiranya kalau melewati (menjenguk) istri yang bukan sedang waktu gilirannya, untuk menghiburnya, sehingga tidak terkesan ia menganiayanya selama berpisah.
  3. Si istri tidak mensyaratkan suaminya untuk menceraikan istri pertamanya.
  4. Si istri tidak meminta untuk menceraikan madunya.
  5. Si wanita tyidak boleh berpura-pura di hadapan madunya dengan menampakkan sesuatu sebagai pemberian suaminya, padahal si suami tidak memberinya demikian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Agama RI; Terjemeh Al-qur’an bahasa Indonesia,

2. Abdul Halim Abu Syuqqah; Kebebasan Wanita, Jilid 5 . Gema Insani Pres, Jakarta.1999.

3. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.Jakarta, Edisi

Kedua, Cetakan Ketiga, 1994.

4. Drs.KH.Miftah Faridl;150 Masalah Nikah & Keluarga,Gema insani Pers, Jakarta,1999.

5. M.Yahya HArahap, S.H.Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989), Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.


[1] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, 1994, Hlm : 779

[2] Drs.KH.Miftah Faridl;150 Masalah Nikah & Keluarga,Gema insani Pers, Jakarta,1999. Hlm : 131

[3] Departemen Agama RI; Terjemeh Al-qur’an bahasa Indonesia,

[4] Ibid 3,Hlm;134

[5] Ibid 1, Hlm;388-389

[6] M.Yahya HArahap, S.H.Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989), Pustaka Kartini, Jakarta, 1993. Hlm; 139-140

[7] Ibid 1, Hlm; 402-405.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: