jump to navigation

DEMOKRASI DI MASA KHALIFAH ABU BAKAR & UMAR November 2, 2009

Posted by ppraudlatulmubtadiin in ARTIKEL.
trackback

Biografi Abu Bakar As Shiddiq Dan Umar Ibn Khottob

a. Abu Bakar As Shiddiq

Khalifah pertama dari al Khulafa’ar Rasyidun, sahabat nabi SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk islam (as Sabiqunal al Awwalun). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah at tamimi. Pada masa kecilnya Abu Bakar diberi nama abdul Ka’bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nadzar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh nabi SAW menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ia seorang yang paling cepat masuk islam, sedang gelar as Shiddiq yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya ia amat segera membenarkan rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa isra’ mi’raj. [1]

Struktur Pemerintahan Abu BAkar RA

aBU baKAR

 

 

 

 

 

b. Umar Ibn Khottob

Secara singkat, beliau sahabat Nabi SAW terdekat dan Khilafah kedua Al-Khilafa’ Ar-Rasyidun. Ayahnya bernama Khattab Bin Nufail Al-Mahzumi Al-Quraisyi, dari suku Adi. Ibunya bernama hantamah Binti Hasyim. Suku Adi terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan suku Arab, suku ini masih rumpun Kuraisy.[2]

Struktur Kepemerintahan Umar RA

uMAR

 

 

 

 

Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd

Mereka adalah orang – orang yang memiliki kualifikasi untuk bertindak atas nama orang muslim dalam memilih seorang khilafah, dikenal sebagai Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd (kadang kadang disebut Ahl Al ‘Aqd Wa Al-Hall). Dalam teori politik abad pertengahan, fungsi utama mereka bersifat kontraktual. Artinya mereka menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada seorang yang paling berkualifikasi dan begitu diterima, mereka memberikan bai’at kepadanya. Mereka juga diberi kepercayaan memberhentikan khalifah apabila khalifah gagal memenuhi kewajibannya. Mereka harus Muslim, berusia dewasa, adil, merdeka (bukan budak), dan mampu melakukan ijtihad (Menafsirkan sumber-sumber hukum agama).Syarat terakhir ini mengimplikasikan bahwa Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd haruslah faqih dan piawai dan konsensusnya mengikat.[3]

Penetapan kepemimpinan bisa melalui dua cara :

  1. Dipilih oleh Ahl Hall Wal Aqd.
  2. dipilih atau ditunjuk langsung oleh pemimpin yang sebelumnya (demisioner).[4]

Istilah Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd pada masa sekarang di negara kita populer dengan sebutan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), sedangkan di kalangan Kaum intelektual / mahasiswa disebut dengan DPM (Dewan Presidium Mahasiswa), selain itu juga disebut dengan dewan legislatif dan syuro.[5]

Dimasa Khalifah Abu Bakar Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd terdiri dari Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Abdurrahman Ibn Auf, Mu’adz Ibn Jabal, Ubai Ibn Kaab dan Zaid Ibnu Tsabit.[6]

Di akhir pemerintahan Khilafah Umar bin Khottob, dalam rangka mengatasi masalah penggantinya setelah dia meninggal dunia, para pendampingnya menyarankan agar Umar menunjuk pengganti sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar as Shiddiq, Namun Umar enggan untuk Menentukan penggantinya. Sebagai jalan keluar Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat sebagai pengambil kebijaksanaan yang akan menunjuk penggantinya. Keenam orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidah, Zubair Bin Awwam, Said bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin ‘Auf.[7]

Berikut susunan keorganisasian kedua khilafah islam, yang mencantumkan peran syuro atau dewan legislatif sebagai pendamping sekaligus penasehat jabatan khilafah :

(lihat Struktur pemerintahan di Hal Terakhir) [8]

Seputar Riddah Di Masa Abu Bakar As Shiddiq

Masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri nabi pemberontakan dari beberapa kabilah arab dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan keyakinan mereka terhadap ajaran islam belum begitu mantap, dan wafatnya rasulullah menggoyahkan keimanan mereka. Tentang orang-orang yang mengaku diri nabi sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, tetapi kewibawaan Rasulullah SAW menggetarkan hati mereka untuk melancarkan Aktivitasnya. Mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang lemah sehingga mereka berani membuat kekacauan. Pemberontakan kabilah disebabkan oleh anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat bersama nabi SAW bersifat pribadi dan berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW sehungga mereka tidak perlu lagi ta’at dan tunduk kepada kepada penguasa islam yang baru. Orang-orang yang ingkar membayar Zakat hanyalah kelemahan imannya.[9]

Kesejahteraan Rakyat (Pembagian Jizyah Dan Ghonimah)

a.Abu Bakar As-Shiddiq

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum Abu Bakar membentuk lembaga Bait Al-Maal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat nabi yang  digelari amin al-ummah (kepercayaan ummat). Selain itu didirikan pula lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar Ibn Khottob. Kebijaksanaan lain yang ditempuh abu Bakar adalah membagi sama rata hasil rampasan perang (ghanimah). Dalam hal ini, ia berbeda pendapat dengan Umar Ibn Khottob yang menginginkan pembagian dilakukan berdasarkan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar adalah semua perjuangan yang dilakukan atas nama islam akan mendapat balasan dari Allah SWT di akhirat. Karena itu, biarlah di dunia mereka mendapat bagian yang sama.[10]

a.Umar Ibn Khottob

Untuk Kesejahteraan rakyat, Umar tidak pernah mengesampingkan, ia sangat memperhatikan bagaiman taraf kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Ia memberikan tunjangan kepada rakyat sesuai klasifikasi berdasarkan nasab kepada Nabi Muhammad Saw. (termasuk di dalamnya istri beliau), senioritas dalam memeluk agama Islam, jsa dalam perkembangan dakwah islam dan perjuangan mereka dalam menegakkan agama islam jumlah tunjangan masing-masing berbeda berdasarkan urutan klasifikasi di atas. Hal ini disebabkan kepiawaiyan umar dalam mengatur harta kekayaan negara yang berasal dari  jizyah dan Ghonimah sebaik mungkin, disamping para pembantu dibelakangnya yang selalu setia dan memegang teguh amanat yang telah dibebankan dipundaknya untuk dilaksanakan sebaik mungkin.[11]

Sistem Militer, Pertahanan Dan Keamanan

a.Abu Bakar As-Shiddiq

Dalam menyusun sistem militer dan pertahanan keamanan pada masa ini terpengaruh dengan penuntasan masalah pemberontakan, kemurtadan, dan pembangkangan.

Untuk memerangi para pembangkang dan kaum murtaddien ini, Abu Bakar membagi pasukan menjadi sebelas brigade :

  1. Halib Ibn Walid (seharusnya Khalid Ibn Walid) memimpin pasukan untuk memerangi nabi palsu thulailah Ibn Khuwailid dari bani Asad dan Malik Ibn Khuwairah (Pemimpin  Pemberontak) dari Bani Tamim di bitah Bhutha. Panglima yang paling disegani dan ditakuti ini sengaja ditugaskan untuk memberi pelajaran kepada kabilah-kabilah yang lain yang tidak mau menyerah.
  2. Ikrimah Ibn Abi Jahl Memimpin pemadaman pemberontakan Nabi Palsu Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di iyayamah.
  3. Surahbil Ibn Khasanah memimpin tentara ke Qudha’ah dan membantu pasukan Ikrimah.
  4. Al-Muhajir Ibn Abi Umayyah memimpin tentara memerangi Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku sebagai Nabi Palsu di Yaman.
  5. Hudzaifah Ibn Mihsan memadamkan pemberontakan suku di Oman yang di pimpin Zul-Taj Laqith Ibn Malik Al-Adzdi.
  6. Arfajah Ibn Khuzimah memimpin tentara ke Mahrah.
  7. Suwaid Ibn Muqorrin memerangi suku tihamah yaman.

Ala Ibn Al-Khadrami memimpin pasukan menyerbu Khutam Ibn Dabi’ah yang murtad di Bahrain.

Seluruh Brigade di atas bertugas memadamkan pemberontakan bagian selatan arabia, karena mereka adalah penentang keras serta gigih dalam memberontak dan cukup kuat bertahan dari gempuran tentara Islam. Untuk daerah Utara, Abu Bakar cukup membentuk tiga brigade yang dipimpin Amir Ibn ‘Ash untuk daerah Qida’ah, Mi’an Ibn Hajiz untuk Bani Sulai di Hawazim dan Khalid Ibn Said untuk membebaskan Syam.[12]

a.Umar Ibn Khottob

Untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat didirikanlah lembaga kepolisian, korps militer dengan tentara terdaftar. Mereka digaji yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Dia juga mendirikan pos-pos militer di tempat-tempat setrategis.[13]

DAFTAR RUJUKAN

  1. Depag RI, Syariah Fikih,Tahun, 1998 / 1999.
  2. Hasyim Muhammad, Sistem Politik Di Masa Rasululloh Dan Khulafaur Rasyidin Di Tinjau Dari Sistem Demokrasi , Skripsi, STAI Al-Qolam. 2006.
  3. Depag RI, Sejarah Kebudayaan Islam, Kelas I, 2000.
  4. Depdiknas, Ensiklopedi Islam, Jilid I & V , PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 1999.
  5. Ensiklopedi Oxford, Dunia Modern Islam. Percetakan Mizan, Jakarta. 2000.

[1] Depdiknas, Ensiklopedi Islam, Jilid I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Hal.37

 

[2] Depdiknas,Jilid V. Op.Cit. Hal.124.

[3] Ensiklopedi Oxford, Dunia Modern Islam. Percetakan Mizan, Jakarta. 2000. Hal 77 – 78.

[4] Depag RI, Syariah Fikih, 98/99.Hal.113

[5] Syaifulloh

[6] Muhammad Hasyim, Demokrasi Dimasa Rasululloh dan khulafaurrasyidin, Skripsi, STAI Al-Qolam. 2006Hal, 37

[7] Depdiknas, Op.Cit. Hal.75

[8] Muhammad Hasyim, Op.Cit.Hal 38 & 45

[9] Depdiknas, Op.Cit. Hal.38

[10] Ibid. Hal. 40

[11] Muhammad Hasyim, Op.Cit.Hal.44

[12] Ibid,Hal.36

[13] Depdiknas,Jilid V. Op.Cit. Hal.127.

Komentar»

1. DARSONO - November 2, 2009

minta izin ngelink di blog saya, ya. salam kenal. . .🙂


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: